Ilustrasi.(Foto : Ist/Radar Cirebon)

Ilustrasi.(Foto : Ist/Radar Cirebon)



Setelah resmi ditahan  Kejaksaan Negeri Blitar, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blitar Edy Nur Hidayat resmi diberhentikan sementara dari jabatannya karena statusnya sebagai terdakwa.

Komisioner KPU Kabupaten Blitar Hakam Sholahudin mengatakan, pemberhentian sementara ini berdasarkan aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 138 Ayat 1. Pasal itu menyebutkan, terhadap anggota Bawaslu yang berstatus terdakwa, akan dilakukan pemberhentian sementara.

“Sebelumnya kami dari Bawaslu Kabupaten Blitar melaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi, baik Bawaslu Provinsi Jatim maupun RI tentang status hukum yang bersangkutan. Selanjutnya diterbitkan surat keputusan pemberhentian sementara,” ungkap Hakam.

Pemberhentian sementara Edy Nur Hidayat berlaku mulai  September 2019 ini. Yang bersangkutan akan diberhentikan sepenuhnya menunggu keputusan hukum yang sah atas kasus yang menjerat terdakwa. “Pergantian anggota Bawaslu tinggal menunggu sampai ada keputusan hukum yang kuat atau inkrah yang menjadi kewenangan Bawaslu RI,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Edi Nur Hidayat akhirnya ditahan setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka, Selasa (23/7/2019). Penahanan ini sempat tertahan cukup lama sejak tahun 2017 silam dan setelah melalui rangkaian pemeriksaan beberapa jam oleh jaksa di Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar.

Bahkan penahanan Edi Nur Hidayat oleh kejaksaan ini juga bersamaan dengan  penahanan  Ketua Koperasi Al Hikmah Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Nurochim begitu berkas perkara dan barang bukti selesai diperiksa. Keduanya langsung digiring menuju Lapas Kelas II B Blitar dalam  kasus dugaan penyelewengan dana hibah dari Kementerian Koperasi dan UMKM untuk Revitalisasi Pasar Tumpang, Talun, pada 2015 lalu.

Berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 233 juta dalam kasus penyelewengan bansos Kementerian Koperasi dan UMKM untuk Pasar Tumpang oleh Koperasi Al Hikmah. Edi bertindak sebagai tim pengadaan.

Sebelumnya pada Juni 2017 silam, Polres Blitar juga menggelar OTT (operasi tangkap tangan) di Koperasi Al Hikmah terkait dugaan mark up anggaran Kementerian Koperasi dan UMKM tahun anggaran 2015 sebesar Rp 900 ratus juta. Anggaran sebesar itu rencananya akan digunakan untuk membangun dua puluh kios, dua los dan dua toilet.

Pada operasi tangkap tangan ini, polisi juga menyita sejumlah dokumen dan berkas serta menyegel kantor Koperasi Al Hikmah.


End of content

No more pages to load